Pekanbaru, tribun - (download here) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Riau, mengibarkan beragam bendera sambil berorasi. para mahasiswa ini, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor wali kota pekanbaru di jl. sudirman, sabtu (10/5).
Mahasiswa juga membagikan selebaran kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas selebaran tersebut berisi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Humas Gema Pembebasan, Rahmat Granissen, diungkapkan kenaikan BBM akan berdampak melonjaknya harga kebutuhan pokok. alhasil, angka kemiskinan yang kini mencapai 36,4 juga orang berpotensi meningkat.
Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional lebih diakibatkan tindakan para spekulan yang beralih dari portofolio seperti mata uang dan saham, yang belakangan ini kurang menguntungkan sebagai dampak krisis keuangan global.
"dengan demikian, kenaikan tersebut bukan akibat real cost. adanya selisih antara harga jual dengan harga internasional inilah yang dianggap pemerintah sebagai subsidi. padahal tidak seluruh konsumsi minyak mentah indonesia 1,2 juta barel diimpor." ujar Rahmat.
ditambahkan, pemerintah seharusnya menempuh cara lain untuk mengurangi beban APBN tampa harus mengorbankan rakyat. diantaranya meningkatkan produksi dan penerimaan minyak dalam negeri.
"rendahnya produksi dalam negeri dikarenakan makin menurunya produktivitas sumur-sumur minyak akibat usianya yang makin tua. disamping jumlahnya yang semakin menyusut. diperkirakan saat ini hanya tinggal 25 sumur produktif," tmbahnya. Mahasiswa juga melihat akibat rendahnya teknologi pengilangan minya pertamina, maka jenis arabian light sewwt/lght sweet harus pula diimpor.
"penggelembungan cost recovery sebesar 40 persen juga ikut merugikan indonesia," ulasnya. ditambahkan, cara lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban APBN adalah mengurangi porsi pembayaran utang beserta bunganya. Pasalnya untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang luar negeri, pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 25 triliyun dan Rp 45 triliun.
"Jika angka itu ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri, masing-masing sekitar Rp 30 triliun dan Rp 45 triliun , maka praktis sepertiga APBN atau sekitar Rp 145 triliun, habis terkuras hanya membayar angsuran pokok dn bunga utang," tambahnya. ketidakberanian pemerintah melakukan rescheduling utang dn hair cut kepada negara-negara kreditor, menunjukkan pemerintah hanya berani mengorbankan rakyat tanpa mau bersusah payah mencari alternatif lain.
"Kebijakan pemeirntah untuk terus mengurangi subsidi BBM, sejatinya merupakan bagian dari upaya meliberalisasi sektor migas dengan melepas harganya pada pasar. kebijakan ini jelas tak lepas dari kebijakan Washington Consesus yang diarsiteki kelompok neolib,' ujarnya.
kolom kecil:
EMPAT TUNTUTAN
1. Mendesak Pemerintah batalkan kenaikan BBM
2. Hentikan liberalisasi migas dengan membatalkan kontrak pengelolaan migas.
3. ajak masyarakat minta SBY-JK mundur jika mengabaikan seruan ini.
4. Ajak masyarakat bersatu enyahkan sistem pemerintahan kapitalis sekuler.
(ksi/hnk)
Anonim
18 Agustus 2008 pukul 23.10
wei, pak admin! itu salah beritanya..
isu yang keluar kok yang diatas?? seharusnya yang nongol itu khan isu kemeerdekaan..http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif
GP Riau
23 Agustus 2008 pukul 22.48
@anonim
ini emang ttng respon kenaikan bbm yg di muat di Tribun Pekanbaru juni lalu. Kalo tentang aksi kemerdekaan terbaru liat aja dipostingan "CATATAN AKSI DAMAI"